BAB I
Prinsip Organisasi Bisnis
1.1 Nilai
Bisnis tercipta karena adanya maksud dan tujuan tertentu dari para pelakunya. Salahsatu diantaranya adalah melayani konsumen atau customer. Konsumen adalah pihak terkait yang behubungan langsung dengan akitivitas bisnis itu sendiri dan menjadi penghasilan dalam sumber pendapatan. Semua aktivitas bisnis meliputi produksi, distribusi, pabrikasi, pemasaran dan aspek lain yang selalu membutuhkan konsumen atau customer. “Value” selalu diusahakan untuk terdapat pada produk atau layanan kita kepada konsumen.
1.2 Customers
Konsumen adalah individu atau sekelompok orang atau organisasi yang menjadi objek dari aktivitas organisasi yang dikerjakan. Mereka adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki keterkaitan kerjasama dengan kita melalui pemanfaatan dan penggunaan produk, penikmat layanan yang kita sediakan. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejauh mana konsumen dapat memberikan penilaian dan menghargai produk yang kita tawarkan.
1.3 Differentiation
Semua bisnis beroperasi dalam sebuah wahana yang sangat kompetitif. Konsumen memiliki alokasi dana yang terbatas sehingga mereka berhati-hati dalam memilih dan menggunakan produk atau layanan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Secara tidak langsung semua produk atau layanan akan dibedakan sesuai dengan corak, gaya, kualitas, kebutuhan, kemiripan atau kekhasan tertentu. Contoh bisnis dengan tingkat kompetisi yang tinggi adalah mobil, restoran, dan garmen. Dengan memahami identitas dari kosumen dan mengapa mereka memilih produk yang kita tawarkan maka selanjutnya kita dapat menyusun konsep keuntungan yang mampu kita peroleh
1.4 Strategi
Memahami konsumen dan keunggulan produk yang ditawarkan sangat penting untuk menjaga kelangsungan aktivitas bisnis. Sangatlah penting untuk memperhatikan lingkungan dan perubahan-perubahan budaya yang ada. Kondisi lingkungan dan budaya yang berkembang di tempat kita menjalankan bisnis harus dapat dipahami secara optimal untuk membantu membaca kesempatan dan menentukan rencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Sehingga diperlukan peraturan-peraturan untuk ditaati dan mengamati perkembangan kemajuan program-program yang dicanangkan. Rencana teknis diperlukan setiap hari sesuai dengan jenis konsumen yang dihadapi. Penting sekali untuk menjaga keselarasan antara peraturan yang diterapkan, perkembangan dari program dengan tujuan strategis.
1.5 Organisasi
Organisasi bisnis berdasarkan strukturnya meliputi sumberdaya, tenagakerja dan materi. Pengorganisasian secara terstruktur berhubungan langsung dengan kemajuan proses, kosistensi perusahaan, kecepatan produksi dan efisiensi. Kebijakan-kebijakan juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar selaras dengan permintaan dan kebutuhan konsumen.
1.6 Profit
Keuntungan atau profit adalah tujuan dari dilakukanya sebuah bisnis. Peraturan dalam sebuah organisasi sangat diperlukan demi memperoleh keuntungan yang signifikan. Kecepatan produksi dan efisiensi anggaran berhubungan langsung dengan perolehan keuntungan . diskon, kebijakan, cuci gudang, jam buka dan waktu pelayanan dapat menentukan keuntungan.
1.7 Kontrol
Pengendalian dengan berdasar pada acuan ukuran sangat penting untuk membuat kebijakan yang berguna. Pengendalian pada proses, sumberdaya, penempatan tenaga kerja yang proporsional dengan pekerjaanya, pengambilan kebijakan akan memberikan kontribusi yang nyata pada proses pengambilan keputusan organisasi. Pengendalian memerlukan tolok ukur yang nyata seperti jumlah keuangan, angka-angka, persentase, atau tanggal, tidak boleh berdasarkan pada intuisi, persepsi atau konsep saja.
BAB II
Business administration
2.1 Definisi Administrasi
Administrasi sebagai seni dan ilmu. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaan dari suatu kegiatan sedang kapan berakhirnya kegiatan itu sendiri tidak diketahui. Administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai "seni" merupakan suatu social phenomenon.
Sampai dengan tahun 1886, manusia hanya mengenal administrasi sebagai seni. Kemudian, pada tahun 1886 itu timbullah suatu ilmu baru, yang sekarang ini dikenal dengan Ilmu Administrasi yang objek studinya tidak termasuk objek studi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Administrasi telah pula memiliki metode analisisnya sendiri, sistematikanya sendiri, prinsip-prinsip, dalil-dalil serta rumus-rumusnya sendiri.
Bidang-bidang atau percabangan dari pembagian ilmu administrasi dapat dibedakan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal (menurut lingkungan suasananya), berarti penekannya pada sifat atau karakter dari kerja sama yang ada, dapat dibagi-bagi ke dalam cabang-cabang :
1) administrasi kenegaraan (public administration);
Berbagai kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan suasana kenegaraan mempunyai ciri-ciri berikut.
a. Kegiatan berupa pemberian pelayanan kepada kepentingan umum dan warga negara.
b. Kegiatan mempunyai sifat sangat penting.
c. Kegiatan dilaksanakan oleh badan negara dan aparatur pemerintah.
d. Kegiatan terikat oleh peraturan negara dan daerah.
e. Kegiatan ditetapkan oleh wakil rakyat.
2) administrasi perusahaan (business administration),
Berbagai administrasi yang berada dalam lingkungan suasana perusahaan, misalnya administrasi penjualan dan pemasaran; administrasi produksi ; administrasi periklanan; administrasi perbankan; administrasi perhotelan; administrasi pengangkutan.
3) administrasi kemasyarakatan (social administration).
Berbagai administrasi yang berada dalam lingkungan suasana kemasyarakatan, misalnya administrasi perhimpunan; administrasi perkumpulan; administrasi yayasan; administrasi koperasi; administrasi serikat buruh; administrasi lembaga fakir miskin; administrasi pekerjaan sosial; administrasi gereja.
Secara horizontal berarti melihat administrasi dilihat dari aspek teknis/unsur-unsurnya. Kajian ilmu administrasi ini adalah aspek teknis/unsur-unsur administrasi yang mencakup 1) organisasi, 2) manajemen, 3) kepegawaian, 4) keuangan, 5) perlengkapan, 6) pekerjaan kantor, 7) tata hubungan/komunikasi, dan 8) perwakilan/public relation.
2.2 Definisi Administrasi Bisnis
Administrasi bisnis adalah studi tentang bisnis yang meliputi kemampuan analisa, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi antar individu serta pengembangan strategi bisnis, kepemimpinan dan manajemen sumberdaya serta informasi. Tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan bagi organisasi.
2.3 Tipe
Ada 4 bentuk administrasi bisnis, antara lain:
2.3.1 Sole proprietorship
Sole proprietorship adalah bisnis yang dimiliki oleh hanya satu orang saja. Pemilik dapat mengoperasikan penuh bisnisnya dan mengendalikan pegawainya serta memiliki hak tanpa batas terhadap keuangan perusahaan. Contohnya adalah kontraktor independen, konsultan atau freelancers.
2.3.2 Partnership
Partnership adalah salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Masing-masing pemilik memiliki hak akses penuh terhadap asset dan keuangan perusahaan. Ada 3 bentuk bisnis partnership, yaitu general partnerships, limited partnerships, dan limited liability partnerships.
2.3.3 Corporation
Corporation merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing pemilik memiliki hak yang terbatas dan dibatasi oleh aturan berkekuatan hukum yang sudah disepakati. Diperlukan perlindungan hukum terhadap keuangan para pemilik saham. Perusahaan memiliki hak penuh terhadap jumlah keuntungan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham atau menyimpannya untuk kemajuan perusahaan.
2.3.4 Cooperative (Koperasi)
Cooperative sering disingkat dengan “co-op”, sebuah cooperative merupakan sebuah entitas liabititas yang terbatas dan dapat dijalankan bagi usaha berorientasi profit maupun non profit. Cooperative yang berorientasi profit berbeda dengan perusahaan profit yang anggotanya, tidak memiliki kewenangan seperti shareholder. Cooperative dibedakan menjadi consumer cooperatives atau worker cooperatives. Cooperatives merupakan dasar dari ideologi demokrasi ekonomi.
BAB III
Perfected Business Machine
Menurut Carl Copeland Parsons, dalam sebuah perfected business machine, individu dalam organisasi tersebut tergabung dalam sebuah kesatuan yang harmonis dimana mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi yang memiliki berbagai bagian yang berbeda harus dibuat dalam sebuah hubungan yang sistematis. Harus diciptakan sebuah keadaan yang tidak ada konflik kekuasaan, duplikasi usaha, dan pembuangan energi yang sia-sia. Setiap individu harus melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama.
Pokok bahasan ini bertujuan untuk mendefinisikan otoritas dari berbagai macam kepala departemen yang berbeda dan untuk menunjukkan bagaimana setiap bagian organisasi bekerja sama dengan bagian lainnya. Divisi hingga departemen yang ada dalam organisasi bisnis dikontrol oleh dua elemen yakni:
1. Karakter tenaga kerja yang dibutuhkan untuk dipekerjakan
2. Karakter dari material yang diproses
3.1 Organization in production department
Dalam menganalisis divisi produksi dalam sebuah organisasi bisnis, akan sangat sulit untuk membuat sebuah standard, divisi ini akan sangat bervariasi daripada divisi lainnya, dan harus disusun dengan mencocokan kebutuhan organisasi. Kepala utama dari divisi produksi adalah kepala pembelian (head buyer) atau merchandise manager. Tugasnya adalah menentukan barang yang akan dijual oleh divisi penjualan. Di bawah divisi pembelian adalah retail salespeople. Di bawah kewenangan retail salespeople ada seorang recieving clerk (penulis penerimaan), stock clerk (pencatat persediaan) dan delivery clerk (pencatat pengantaran). Teori divisi tersebut sering dimodifikasi dalam prakteknya dengan menambahkan sistem penerimaan dan pengantaran yang umum untuk seluruh departemen.
Dalam perusahaan bisnis wholesale, buyers tidak memiliki kewenangan dalam penjualan, kepala chief stock clerk atau receiving clerk secara langsung bertanggungjawab pada general manager.
3.2 Division of work under in superintendent (pengawas)
Dalam perusahaan pabrikan atau tambang, pengawas (superintendent) mengambil peran penuh terhadap setiap detail produksi. Di bawah pengawas langsung terdapat berbagai departemen, chief stores clerk dan purchasing agent. Dalam beberapa kasus, dua posisi tersebut langsung berada di bawah general manager, pengawas (superintendent) hanya memiliki kewenangan requisisi dari material yang dibutuhkan. Chief stores clerk bertanggungjawab pada penanganan bahan mentah dan produk jadi.
3.3 The duties of sales organization
Tugas dari sales manager adalah terkait dengan menjual produk yang dihasilkan oleh divisi produksi. Bidang penjualan dalam sebuah organisasi bisnis merupakan faktor yang paling penting. Divisi produksi tidak akan berguna jika produknya tidak dapat terjual sebagai laba, sukes dari perusahaan sangat tergantung dari suksesnya usaha divisi penjulan. Untuk menjual, sebuah pasar harus diciptakan, dan untuk itulah departemen periklanan (advertising department) menjadi kebutuhan perusahaan berikutnya.
3.4 The accounting department a clearing house
Departemen akunting (accounting department) merupakan badan pembersihan bagi semua urusan dari seluruh departemen. Departemen ini mendapatkan seluruh informasi dari general manager dan seluruh departemen lainnya. Sosok penting dalam departemen akunting adalah kepala akuntan. Kepala akuntan ini biasanya disebut sebagai manajer bisnis atau kepala pembukuan, apapun panggilannya, kepala akuntan ini memiliki wewenang memimpin divisi ini.
Posisi lain yang penting selain kepala pencatatan (head bookkeeper) adalah sales ledger bookkeeper dan purchase ledger bookkeeper. Tugas sales bookeeper adalah merekam semua pekerjaan yang dihasilkan oleh divisi penjualan. Purchase ledger bookkeeper merupakan pencatat yang mengambil peranan dalam tagihan barang yang diterima, pemesanan pembelian barang, menerima seluruh catatan clerk, yang selanjutnya digunakan untuk mengecek apakah barang yang diterima sesuai dengan barang yang dipesan serta apakah pesanan yang diciptakan sesuai, serta mengaudit tagihan perusahaan.
3.5 Record of the sales division
Terdapat sebuah departemen yang disebut sebagai sales record clerk yang bertugas membuat laporan dari seluruh penjualan yang dilaporkan oleh divisi penjualan dan siapa yang bertanggungjawab terhadap laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan kepada eksekutif yang lebih tinggi. Divisi produksi dan pembelian memiliki usaha kerja sendiri yang mana tidak berada di bawah tanggung jawab divisi akunting. Di bawah agen pembelian ada berbagai jenis pencatat yang bertugas mengumpulkan seluruh informasi yang dibutuhkan sebagai pedoman pembelian, transaksi aktual dan meneruskan rekaman informasi yang dibutuhkan purchase ledger bookkeeper.
Divisi penjualan juga memiliki tugas perkantoran yang juga berkaitan dengan divisi akunting. Melalui pencatat pemesanan (order clerk) dan pencatat penjualan (sales record clerk), sales ledger bookeeper akan dapat menginformasikan seluruh aktivitas yang telah terjadi di divisi penjualan. Selain beberapa jenis pencatat yang lain, seperti pencatat dari barang yang dikembalikan, rebat dan overcharges. Setiap departemen tersebut sangat terkait dengan aktivitas barter dan pertukaran, atau juga pada ganti rugi klaims, yang ada di akunting, dimana semua transaksi yang bermacam tersebut bertujuan mengurangi kerugian dari aset tunai.
3.6 Subordinating a department to several official
Bagian lain yang dibutuhkan oleh setiap organisasi dicontohkan sebagai dua kewenangan yang saling berkaitan; yaitu depertemen subordinasi pada dua atau lebih superior. Percabangan dari divisi produksi atau pembelian adalah departemen penerimaan (receiving department); sementara departemen penerimaan dan shipping merupakan percabangan dari chief store room clerk atau chief stockkeeper. Store room atau stock room merupakan bagian medium dalam mentransfer produk dari divisi produksi hingga sampai ke pelanggan melalui divisi penjualan. Barang diterima dari pabrik oleh recieving clerk, setelah dicek selanjutnya didistribusikan dan catatan pengiriman yang telah ditandangani stockkeeper dikirim ke purchase bookkeeper, sementara inventory clerk akan mencatat kembali persediaan barang yang ada. Ketika terjadi penjualan atau persediaan barang dibutuhkan oleh divisi penjualan, salinan dari catata pemesanan akan melalui shipping clerk dan menjadi rekuisisi pada stockkeeper bagi barang yang dipesan. Stockkeeper mengirimkannya pada shipping clerk, mengambil struk pemesanan. Shipping clerk, melalui petugas penyortir, inspektur dan pengepak, dapat mengirim pesanan dari divisi penjualan, dan barang pesanan telah siap untuk pengiriman.
3.7 Centralizing correspondence in one department
Hampir seluruh transaksi bisnis harus melewati jalur yang pasti sama. Setiap departemen membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit pekerjaan stenografik serta pencatatan dalam setiap transaksi. Maka akan selalu ada interaksi dari setiap departemen ke departemen lainnya. Yang paling sering berinteraksi adalah kepala stenografik dan manajer. Di bawah posisi tersebut terdapat stenografer dan pencatat yang bertugas mengirim semua informasi sesuai permintaan pada setiap departemen.
Divisi akunting merupakan contoh sempurna dalam menjelaskan hal ini dan kompeten dalam menjelaskan setiap detail perusahaan; dengan tidak adanya dua hal akan membuat ketidakamanan dalam perusahaan. Dua hal tersebut adalah credit department dan controller’s department, yang merupakan penjamin keamanan dalam divisi pembelian dan penjualan.
Tidak akan ada pesanan yang akan dikirim tanpa persetujuan controller. Controller bertanggungjawab terhadap rekening perusahaan di bank. Controller mengetahui keadaan keuangan sehingga dapat memutuskan apakah akan melakukan pembelian barang persediaan, jumlah pemesanan barang dinaikkan atau justru dibatalkan.
Pengaman perusahaan pada area penjualan adalah credit department. Melalui pertimbangannya perusahaan akan terlindung dari kehilangan debet yang parah. Credit department juga memiliki kewenangan adalam menentukan penerimaan pesanan, serta mengawasi pembayaran pesanan. Rekening pemasukan perusahaan dipegang oleh credit manajer, yang melakukan supervisi pekerjaan chief collection clerk dan bawahannya,
Departemen akunting ini merupakan model yang baik dalam menjelaskan keterkaitan/ korespondensi antar departemen dalam organisasi. Dari model tersebut dapat diketahui bahwa rutinitas lengkap dalam pemesanan pembelian harus melalui controller hingga purchase bookkeeper dan kembali melalui recieving clerk hingga stock clerk. Sementara untuk pemesanan penjualan harus melalui divisi penjualan yang tentunya melalui credit department hingga sales bookeeper dan shipping clerk. Sistem ini akan berbeda-beda tergantung karakter perusahaan.
BAB IV
BUSINESS ADMINISTRATION DALAM SKN
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah sebuah tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatam masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam SKN terdapat sub sistem upaya kesehatan yang terdiri dari (upaya kesehatan masyarakat) UKM dan UKP secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Berikut ini merupakan prinsip upaya kesehatan, yakni :
1. UKM diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat
2. UKP diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
Administrasi publik dalam SKN diterapkan dalam mengelola program upaya kesehatan masyarakat dimana pemerintah sebagi pengelola tidak mengambil untung dengan berorientasi konsumen. Sedangkan administrasi bisnis nampak pada pengelolaan UKP yang berorientasi pada konsumen dimana ada unsur swasta yang dilibatkan. Berikut ini merupakan gambaran administrasi publik dan administrasi yang ada dalam SKN.
Jumat, 21 Januari 2011
Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Sebagai Kepala Puskesmas:
Salah satu point penting dalam SK Menkes no. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat adalah kepala puskesmas dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat dan menempati eselon III B.
Organisasi dan Tatalaksana Puskesmas
Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Visi yang dimiliki oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat 2010. Masyarakat hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata sehingga mampu untuk memiliki derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
Indikator pencapaian yang digunakan untuk mengukur visi ini antara lain lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajad kesehatan penduduk kecamatan yang optimal. Konsekuensinya, upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak hanya dalam hal pengobatan (kuratif) tetapi juga meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Dengan menilik fungsi puskesmas tersebut, terlihat bahwa peran Puskesmas di luar gedung lebih besar dibandingkan di dalam gedung. Puskesmas perlu lebih banyak melakukan pemantauan pembangunan berwawasan kesehatan. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri untuk sehat serta berperan aktif dalam pelaksanaan program kesehatan. Kegiatan Puskesmas yang ada di dalam gedung hanya terfokus pada upaya pengobatan. Upaya pengobatan dalam jangka panjang kurang menguntungkan karena biaya untuk pengobatan semakin lama semakin meningkat. Adanya fungsi puskesmas yang lebih terfokus pada kegiatan di luar gedung dari pada di dalam gedung ini, menyebabkan perlu adanya sistem manajemen yang baik terutama dalam bidang manajemen kesehatan masyarakat.
Kompleksnya upaya pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas menuntut adanya sebuah sistem manajemen Puskesmas yang baik meliputi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian. Namun perlu diingat bahwa manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni sehingga seorang kepala Puskesmas dituntut untuk memiliki ilmu manajerial dan kemampuan mengoptimalkan ilmu itu yang dalam hal ini berada dalam konteks kesehatan.
Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
Berdasarkan penjelasan di atas, tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) baik strata satu maupun strata dua adalah salah satu tenaga di bidang kesehatan yang memiliki ilmu manajemen yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ditinjau dari kurikulum pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka kompetensi sarjana kesehatan masyarakat khususnya jurusan administrasi kebijakan kesehatan, dalam kaitannya dengan manajemen puskesmas sudah memadai.
Seorang calon sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menyelesaikan mata kuliah organisasi, manajemen, perencanaan dan evaluasi , pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, manajemen strategik kesehatan masyarakat, manajemen data, ekonomi kesehatan, kepemimpinan,promosi dan pendidikan kesehatan, sosio antropologi kesehatan, komunikasi kesehatan, etika dan hukum kesehatan serta sistem informasi kesehatan.
Saat ini Puskesmas lebih banyak dipimpin bukan oleh sarjana kesehatan masyarakat, Puskesmas lebih banyak dipimpin oleh tenaga medis dokter maupun dokter gigi. Kompetensi dokter dan dokter gigi sebagai kepala Puskesmas merupakan sebuah over qualified competence. Karena untuk menjadi seorang administrator tidak perlu belajar anatomi, biokimia dan ilmu bedah. Keterampilan dokter jauh lebih bermanfaat untuk clinical care. Meskipun sebagian besar pendidikan dokter memasukkan mata kuliah manajemen program kesehatan masyarakat (lebih kurang untuk kegiatan pelayanan di Puskesmas).
Sebuah penelitian telah dilakukan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tentang perbedaan fungsi manajemen antara Puskesmas yang dikepalai oleh SKM dan non SKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi penggerakan, fungsi evaluasi, serta angka cakupan program kesehatan pada Puskesmas yang dikepalai oleh SKM dan Non SKM di Kabupaten Grobogan tahun 2007. Kabupaten Grobogan memiliki tiga puluh Puskesmas, lima Puskesmas di antaranya dikepalai oleh SKM, empat Puskesmas dikepalai oleh dokter gigi, dan 21 Puskesmas dikepalai oleh dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan fungsi manajemen antara Puskesmas yang dikepalai oleh SKM dan Non SKM pada program kesehatan di Kabupaten Grobogan tahun 2007.
Dari perbandingan kurikulum pendidikan antara SKM dan dokter, terlihat seorang sarjana kesehatan masyarakat lebih memiliki keahlian yang diharapkan untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin Puskesmas. Hal ini karena seorang pemimpin Puskesmas harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan manajemen Puskesmas. Namun, keberhasilan kepemimpinan Puskesmas oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat berpulang kembali kepada kecerdasan orang tersebut untuk mengaplikasikan ilmunya di Puskesmas. Dengan dasar tersebut, seorang pemimpin puskesmas dibutuhkan dari seorang yang telah menduduki eselon III B dengan harapan orang tersebut telah banyak pengalaman dalam pekerjaannya.
Faktor pengalaman lapangan yang selama ini banyak diperdebatkan memang lebih menguntungkan dokter dan dokter gigi. Kementerian Kesehatan mewajibkan dokter yang baru lulus melaksanakan praktik selama satu tahun di Puskesmas dan rumah sakit. Dengan pengaturan penempatan, nantinya dokter itu akan ditempatkan di Puskesmas selama empat bulan dan di rumah sakit selama delapan bulan. Persyaratan yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan ini menjadi salah satu syarat memperoleh surat tanda registrasi (STR) yang harus dimiliki dokter agar bisa berpraktik. Keuntungan dari program ini bagi dokter adalah menambah pengalaman, meningkatkan ketrampilan dokter, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Pendidikan sarjana kesehatan masyarakat sendiri telah memberikan bekal pengalaman bagi sarjananya melalui program magang dan belajar lapangan di instansi kesehatan di Puskesmas. Namun durasi waktunya lebih pendek daripada program magang dokter dan dokter gigi (hanya sekitar dua bulan). Job description mahasiswa magang pun masih belum jelas. Jika dokter dan dokter gigi telah memiliki program yang jelas dengan program kedokteran komunitas, mahasiswa kesehatan masyarakat yang magang tugasnya masih belum jelas. Banyak di antara mahasiswa magang hanya diminta untuk terlibat dalam pelayanan loket. Sehingga kesempatan dalam ikut serta dan belajar langsung tentang manajemen Puskesmas masih belum optimal.
Masih Wacana Efisiensi Dokter Bukan Wacana Kompetensi SKM
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa saat ini dari 8.000-an Puskesmas di Indonesia, sekitar 30% belum memiliki dokter. Kenyataan bahwa disfungsi dokter menjadi kepala Puskesmas dapat mengganggu fungsi puskesmas yang sesungguhnya. Perawat menjalankan praktek pengobatan di Puskesmas dan dokter jadi pengawas dan administrator. Jika dokter mampu untuk menjadi pengawas yang efektif mungkin tidak masalah. Tetapi sedikit sekali fakta yang menunjukkan ada suatu mekanisme dalam pengawasan praktek klinik perawat. Ini tidak menyampingkan bahwa perawat pun sebetulnya ada yang berpraktek secara rasional. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih job description yang ada di Puskesmas.
Ketua IDI wilayah DKI Jakarta, menyatakan bahwa harus ada kejelasan pada tugas profesi dokter di Puskesmas. Tugas dokter di Puskesmas saat ini tidak
cocok dengan apa yang seharusnya dilakukan seorang dokter. Karena, dokter
jadi lebih disibukkan oleh tugas manajerial dan jabatannya sebagai pejabat
kecamatan. Ketidakjelasan tugas tersebut jelas akan mempengaruhi kinerja
dokter Puskesmas.
Beberapa studi tentang hal ini telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan hal
yang sama. Tingkat kehadiran dokter yang rendah hingga program Puskesmas yang
tidak berjalan. Namun tidak semua dapat dipukul rata karena di lain pihak banyak juga kinerja dokter Puskesmas yang tinggi walaupun harus merangkap jabatan struktural sebagai kepala Puskesmas.
Wacana lain yang sering muncul dalam diskusi kepemimpinan Puskesmas adalah jika Puskesmas dijabat seorang sarjana kesehatan masyarakat akan lebih menguntungkan karena frekuensi kepindahan tidak terlalu cepat bila dibandingkan dokter yang frekuensi kepindahannya lebih cepat mengikuti perannya sebagai dokter yang perlu mengambil pendidikan dokter spesialis. Wacana SKM menjadi kepala Puskesmas juga muncul karena dokter dianggap terlalu over-qualified dalam menjalankan Puskesmas. Untuk menjadi administrator tidak perlu belajar anatomi, biokimia dan ilmu bedah. Keterampilan dokter dianggap akan jauh lebih bermanfaat untuk clinical care.
Dari penjelasan tersebut, terkesan masih mengganggap SKM sebagai warga kelas dua setelah dokter dalam menjadi kepala Puskesmas. Alasan yang utama masih mengakar pada dokter. Tentang dokter yang masih dibutuhkan oleh pasien, tentang dokter yang jumlahnya terbatas, atau bahkan karena dokter yang memiliki mobilitas tinggi. Alasan munculnya wacana SKM menjadi kepala Puskesmas masih belum menyentuh core utama efektivitas kompetensi SKM. Belum pada market trust terhadap kemampuan SKM menjalankan manajerial kesehatan.
SKM masih dianggap terlalu generalis karena studi administrasi kesehatan hanya satu bagian kecil dari pelajaran mereka. Kemapuan manajemen SKM juga selalu ditantang oleh kenyataan rumitnya masalah pelayanan kesehatan yang pada dasarnya dikuasai oleh dokter dan perawat. Meskipun secara teoritis, administrator bisa saja membawahi orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, tetapi bisa ada semacam hambatan psikologis untuk mengendalikan mereka.
Solusi yang Ditawarkan
Harus ada kejelasan tentang prospek jenjang karir sarjana kesehatan masyarakat. Stakeholder yang terkait harus menyadari ke arah mana SKM akan dikembangkan. Bila memang SKM diniati untuk bisa mengisi jabatan top management Puskesmas atau rumah sakit, maka mahasiswa kesehatan masyarakat dengan kualifikasi dan kompetensi macam apa yang berhak menduduki jabatan tersebut. Untuk lebih memantapkan kompetensinya, SKM harus dibekali secara detail baik teori maupun praktek tentang total quality management of primary care sebagai ciri khas spesifik SKM dengan dokter. Atau jika diperlukan adalah dengan membuat sebuah jenjang keprofesian SKM agar tidak dianggap sebagai bidang ilmu yang generalis.
Untuk menghindari penganakemasan salah satu profesi dalam menduduki jabatan kepala Puskesmas, akan lebih adil jika rekrutmen kepala Puskesmas dilakukan melalui open recruitment. Pemerintah Daerah sebagai pemilik Puskesmas berwenang menetapkan kualifikasi secara terbuka ketika mereka mencari posisi kepala Puskesmas. Siapa saja yang memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran. Yang paling penting adalah transparansi dalam hal rekruitmen dan terminasi. Melalui sebuah rangkaian rekruitmen hingga seleksi, Pemerintah akan dapat meramalkan kemampuan yang dimiliki seorang SKM dalam memimpin Puskesmas.
Yang paling utama adalah berikan kesempatan kepada SKM, apakah mereka mampu menjadi kepala Puskesmas. Masalah utama yang muncul adalah tentang kepercayaan para pembuat kebijakan untuk memberi SKM kesempatan menjadi kepala Puskesmas. Sudah banyak kabupaten/ kota di Jawa Timur yang telah memberlakukan kebijakan SKM sebagai kepala Puskesmas. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan evaluasi yang menyeluruh.
Pemerintahnya hanya melihat bahwa output yang dihasilkan kepala Puskesmas SKM tidak lebih baik daripada non SKM. Pelayanan kesehatan merupakan sebuah proses yang kompleks sehingga tidak dapat hanya dilihat dari indikator output saja. Justru yang paling penting adalah indikator proses. Masalah juga sering muncul pada indikator input SKM, karena SKM yang ada saat ini ada yang bukan SKM murni. Artinya mereka memiliki dasar pendidikan D3 non kesehatan masyarakat.
Organisasi dan Tatalaksana Puskesmas
Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Visi yang dimiliki oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat 2010. Masyarakat hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata sehingga mampu untuk memiliki derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
Indikator pencapaian yang digunakan untuk mengukur visi ini antara lain lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajad kesehatan penduduk kecamatan yang optimal. Konsekuensinya, upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak hanya dalam hal pengobatan (kuratif) tetapi juga meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Dengan menilik fungsi puskesmas tersebut, terlihat bahwa peran Puskesmas di luar gedung lebih besar dibandingkan di dalam gedung. Puskesmas perlu lebih banyak melakukan pemantauan pembangunan berwawasan kesehatan. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri untuk sehat serta berperan aktif dalam pelaksanaan program kesehatan. Kegiatan Puskesmas yang ada di dalam gedung hanya terfokus pada upaya pengobatan. Upaya pengobatan dalam jangka panjang kurang menguntungkan karena biaya untuk pengobatan semakin lama semakin meningkat. Adanya fungsi puskesmas yang lebih terfokus pada kegiatan di luar gedung dari pada di dalam gedung ini, menyebabkan perlu adanya sistem manajemen yang baik terutama dalam bidang manajemen kesehatan masyarakat.
Kompleksnya upaya pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas menuntut adanya sebuah sistem manajemen Puskesmas yang baik meliputi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian. Namun perlu diingat bahwa manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni sehingga seorang kepala Puskesmas dituntut untuk memiliki ilmu manajerial dan kemampuan mengoptimalkan ilmu itu yang dalam hal ini berada dalam konteks kesehatan.
Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
Berdasarkan penjelasan di atas, tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) baik strata satu maupun strata dua adalah salah satu tenaga di bidang kesehatan yang memiliki ilmu manajemen yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ditinjau dari kurikulum pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka kompetensi sarjana kesehatan masyarakat khususnya jurusan administrasi kebijakan kesehatan, dalam kaitannya dengan manajemen puskesmas sudah memadai.
Seorang calon sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menyelesaikan mata kuliah organisasi, manajemen, perencanaan dan evaluasi , pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, manajemen strategik kesehatan masyarakat, manajemen data, ekonomi kesehatan, kepemimpinan,promosi dan pendidikan kesehatan, sosio antropologi kesehatan, komunikasi kesehatan, etika dan hukum kesehatan serta sistem informasi kesehatan.
Saat ini Puskesmas lebih banyak dipimpin bukan oleh sarjana kesehatan masyarakat, Puskesmas lebih banyak dipimpin oleh tenaga medis dokter maupun dokter gigi. Kompetensi dokter dan dokter gigi sebagai kepala Puskesmas merupakan sebuah over qualified competence. Karena untuk menjadi seorang administrator tidak perlu belajar anatomi, biokimia dan ilmu bedah. Keterampilan dokter jauh lebih bermanfaat untuk clinical care. Meskipun sebagian besar pendidikan dokter memasukkan mata kuliah manajemen program kesehatan masyarakat (lebih kurang untuk kegiatan pelayanan di Puskesmas).
Sebuah penelitian telah dilakukan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tentang perbedaan fungsi manajemen antara Puskesmas yang dikepalai oleh SKM dan non SKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi penggerakan, fungsi evaluasi, serta angka cakupan program kesehatan pada Puskesmas yang dikepalai oleh SKM dan Non SKM di Kabupaten Grobogan tahun 2007. Kabupaten Grobogan memiliki tiga puluh Puskesmas, lima Puskesmas di antaranya dikepalai oleh SKM, empat Puskesmas dikepalai oleh dokter gigi, dan 21 Puskesmas dikepalai oleh dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan fungsi manajemen antara Puskesmas yang dikepalai oleh SKM dan Non SKM pada program kesehatan di Kabupaten Grobogan tahun 2007.
Dari perbandingan kurikulum pendidikan antara SKM dan dokter, terlihat seorang sarjana kesehatan masyarakat lebih memiliki keahlian yang diharapkan untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin Puskesmas. Hal ini karena seorang pemimpin Puskesmas harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan manajemen Puskesmas. Namun, keberhasilan kepemimpinan Puskesmas oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat berpulang kembali kepada kecerdasan orang tersebut untuk mengaplikasikan ilmunya di Puskesmas. Dengan dasar tersebut, seorang pemimpin puskesmas dibutuhkan dari seorang yang telah menduduki eselon III B dengan harapan orang tersebut telah banyak pengalaman dalam pekerjaannya.
Faktor pengalaman lapangan yang selama ini banyak diperdebatkan memang lebih menguntungkan dokter dan dokter gigi. Kementerian Kesehatan mewajibkan dokter yang baru lulus melaksanakan praktik selama satu tahun di Puskesmas dan rumah sakit. Dengan pengaturan penempatan, nantinya dokter itu akan ditempatkan di Puskesmas selama empat bulan dan di rumah sakit selama delapan bulan. Persyaratan yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan ini menjadi salah satu syarat memperoleh surat tanda registrasi (STR) yang harus dimiliki dokter agar bisa berpraktik. Keuntungan dari program ini bagi dokter adalah menambah pengalaman, meningkatkan ketrampilan dokter, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Pendidikan sarjana kesehatan masyarakat sendiri telah memberikan bekal pengalaman bagi sarjananya melalui program magang dan belajar lapangan di instansi kesehatan di Puskesmas. Namun durasi waktunya lebih pendek daripada program magang dokter dan dokter gigi (hanya sekitar dua bulan). Job description mahasiswa magang pun masih belum jelas. Jika dokter dan dokter gigi telah memiliki program yang jelas dengan program kedokteran komunitas, mahasiswa kesehatan masyarakat yang magang tugasnya masih belum jelas. Banyak di antara mahasiswa magang hanya diminta untuk terlibat dalam pelayanan loket. Sehingga kesempatan dalam ikut serta dan belajar langsung tentang manajemen Puskesmas masih belum optimal.
Masih Wacana Efisiensi Dokter Bukan Wacana Kompetensi SKM
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa saat ini dari 8.000-an Puskesmas di Indonesia, sekitar 30% belum memiliki dokter. Kenyataan bahwa disfungsi dokter menjadi kepala Puskesmas dapat mengganggu fungsi puskesmas yang sesungguhnya. Perawat menjalankan praktek pengobatan di Puskesmas dan dokter jadi pengawas dan administrator. Jika dokter mampu untuk menjadi pengawas yang efektif mungkin tidak masalah. Tetapi sedikit sekali fakta yang menunjukkan ada suatu mekanisme dalam pengawasan praktek klinik perawat. Ini tidak menyampingkan bahwa perawat pun sebetulnya ada yang berpraktek secara rasional. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih job description yang ada di Puskesmas.
Ketua IDI wilayah DKI Jakarta, menyatakan bahwa harus ada kejelasan pada tugas profesi dokter di Puskesmas. Tugas dokter di Puskesmas saat ini tidak
cocok dengan apa yang seharusnya dilakukan seorang dokter. Karena, dokter
jadi lebih disibukkan oleh tugas manajerial dan jabatannya sebagai pejabat
kecamatan. Ketidakjelasan tugas tersebut jelas akan mempengaruhi kinerja
dokter Puskesmas.
Beberapa studi tentang hal ini telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan hal
yang sama. Tingkat kehadiran dokter yang rendah hingga program Puskesmas yang
tidak berjalan. Namun tidak semua dapat dipukul rata karena di lain pihak banyak juga kinerja dokter Puskesmas yang tinggi walaupun harus merangkap jabatan struktural sebagai kepala Puskesmas.
Wacana lain yang sering muncul dalam diskusi kepemimpinan Puskesmas adalah jika Puskesmas dijabat seorang sarjana kesehatan masyarakat akan lebih menguntungkan karena frekuensi kepindahan tidak terlalu cepat bila dibandingkan dokter yang frekuensi kepindahannya lebih cepat mengikuti perannya sebagai dokter yang perlu mengambil pendidikan dokter spesialis. Wacana SKM menjadi kepala Puskesmas juga muncul karena dokter dianggap terlalu over-qualified dalam menjalankan Puskesmas. Untuk menjadi administrator tidak perlu belajar anatomi, biokimia dan ilmu bedah. Keterampilan dokter dianggap akan jauh lebih bermanfaat untuk clinical care.
Dari penjelasan tersebut, terkesan masih mengganggap SKM sebagai warga kelas dua setelah dokter dalam menjadi kepala Puskesmas. Alasan yang utama masih mengakar pada dokter. Tentang dokter yang masih dibutuhkan oleh pasien, tentang dokter yang jumlahnya terbatas, atau bahkan karena dokter yang memiliki mobilitas tinggi. Alasan munculnya wacana SKM menjadi kepala Puskesmas masih belum menyentuh core utama efektivitas kompetensi SKM. Belum pada market trust terhadap kemampuan SKM menjalankan manajerial kesehatan.
SKM masih dianggap terlalu generalis karena studi administrasi kesehatan hanya satu bagian kecil dari pelajaran mereka. Kemapuan manajemen SKM juga selalu ditantang oleh kenyataan rumitnya masalah pelayanan kesehatan yang pada dasarnya dikuasai oleh dokter dan perawat. Meskipun secara teoritis, administrator bisa saja membawahi orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, tetapi bisa ada semacam hambatan psikologis untuk mengendalikan mereka.
Solusi yang Ditawarkan
Harus ada kejelasan tentang prospek jenjang karir sarjana kesehatan masyarakat. Stakeholder yang terkait harus menyadari ke arah mana SKM akan dikembangkan. Bila memang SKM diniati untuk bisa mengisi jabatan top management Puskesmas atau rumah sakit, maka mahasiswa kesehatan masyarakat dengan kualifikasi dan kompetensi macam apa yang berhak menduduki jabatan tersebut. Untuk lebih memantapkan kompetensinya, SKM harus dibekali secara detail baik teori maupun praktek tentang total quality management of primary care sebagai ciri khas spesifik SKM dengan dokter. Atau jika diperlukan adalah dengan membuat sebuah jenjang keprofesian SKM agar tidak dianggap sebagai bidang ilmu yang generalis.
Untuk menghindari penganakemasan salah satu profesi dalam menduduki jabatan kepala Puskesmas, akan lebih adil jika rekrutmen kepala Puskesmas dilakukan melalui open recruitment. Pemerintah Daerah sebagai pemilik Puskesmas berwenang menetapkan kualifikasi secara terbuka ketika mereka mencari posisi kepala Puskesmas. Siapa saja yang memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran. Yang paling penting adalah transparansi dalam hal rekruitmen dan terminasi. Melalui sebuah rangkaian rekruitmen hingga seleksi, Pemerintah akan dapat meramalkan kemampuan yang dimiliki seorang SKM dalam memimpin Puskesmas.
Yang paling utama adalah berikan kesempatan kepada SKM, apakah mereka mampu menjadi kepala Puskesmas. Masalah utama yang muncul adalah tentang kepercayaan para pembuat kebijakan untuk memberi SKM kesempatan menjadi kepala Puskesmas. Sudah banyak kabupaten/ kota di Jawa Timur yang telah memberlakukan kebijakan SKM sebagai kepala Puskesmas. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan evaluasi yang menyeluruh.
Pemerintahnya hanya melihat bahwa output yang dihasilkan kepala Puskesmas SKM tidak lebih baik daripada non SKM. Pelayanan kesehatan merupakan sebuah proses yang kompleks sehingga tidak dapat hanya dilihat dari indikator output saja. Justru yang paling penting adalah indikator proses. Masalah juga sering muncul pada indikator input SKM, karena SKM yang ada saat ini ada yang bukan SKM murni. Artinya mereka memiliki dasar pendidikan D3 non kesehatan masyarakat.
Langganan:
Komentar (Atom)